Kebijakan Desentralisasi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Main Article Content
Abstract
Desentralisasi merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui desentralisasi, kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan responsifitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di daerah. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi telah dilaksanakan sejak tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan efektivitas desentralisasi.
Article Details
References
- Achmad Nurdin. (2012). Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Konsep dan Implementasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anang, M. (2014). Pengaruh Desentralisasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten X. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 1-15.
- Badan Pusat Statistik: https://www.bps.go.id/
- Bappenas. (2015). Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2014. Jakarta: Bappenas.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri. (2017). Pedoman Umum Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri:
- Edi Suharto. (2012). Otonomi Daerah dan Desentralisasi: Teori, Aplikasi, dan Dampaknya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fajar, R. (2016). Desentralisasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 4(2), 1-12.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: https://www.menpan.go.id/
- LIPI. (2014). Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: LIPI.
- Mardiasmo. (2012). Desentralisasi dan Pembangunan Daerah: Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris. Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 1(1), 1-16.
- Ruslan Abdulah. (2013). Desentralisasi dan Dampaknya terhadap Pembangunan Daerah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- The World Bank. (2003). Decentralization and Governance in Indonesia. Washington, D.C.: The World Bank.
- Tampubolon, K., & Siregar, B. (2023). Analisis Implementasi Sistem Merit bidang Pelayanan Publik di Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety, 3(2), 1-6.
- Universitas Indonesia. (2016). Evaluasi Implementasi Desentralisasi di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.